JAKARTA - Pemerintah menyiapkan kebijakan baru di sektor energi dengan menetapkan target domestic market obligation (DMO) batu bara pada 2026 sebesar 247,9 juta ton, seiring rencana produksi nasional yang dipatok mencapai 733 juta ton. Langkah ini diambil untuk menjaga ketahanan energi dalam negeri sekaligus menyeimbangkan kepentingan ekspor di tengah dinamika pasar global yang masih fluktuatif.
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menilai peningkatan target DMO menjadi krusial mengingat kebutuhan listrik nasional terus meningkat, terutama untuk menopang sektor industri, rumah tangga, serta pembangkit listrik tenaga uap (PLTU). Pemerintah juga mempertimbangkan tren harga batu bara dunia yang mengalami koreksi, sehingga penataan pasokan domestik menjadi salah satu strategi menjaga stabilitas sektor energi.
Kebijakan tersebut sekaligus menandai upaya pemerintah memperkuat kontrol atas pasokan dalam negeri, agar tidak sepenuhnya bergantung pada mekanisme pasar internasional. Dengan produksi 733 juta ton dan DMO 247,9 juta ton, pemerintah berharap keseimbangan antara ekspor dan kebutuhan domestik tetap terjaga tanpa mengganggu kinerja industri pertambangan nasional.
Strategi Menjaga Ketahanan Energi Nasional
Penetapan target DMO yang lebih tinggi pada 2026 dilakukan sebagai respons atas meningkatnya kebutuhan listrik nasional dan pertumbuhan industri pengolahan. Pemerintah menilai bahwa pasokan batu bara untuk pembangkit listrik harus dijamin secara berkelanjutan agar tidak memicu lonjakan biaya produksi energi.
Menteri ESDM Bahlil Lahadalia sebelumnya menegaskan bahwa pemerintah terus melakukan evaluasi atas kuota produksi dan penyaluran batu bara agar sejalan dengan kebutuhan dalam negeri. “Total produksi batubara kita di tahun 2025 sebesar 790 juta ton, dimana ekspor kita 65,1% dan domestik 32%. Untuk DMO, Alhamdulillah semua tercapai,” kata Bahlil dalam konferensi pers capaian kinerja Kementerian ESDM 2025 di Jakarta, Kamis (8 Januari 2026).
Evaluasi tersebut menjadi dasar perumusan kebijakan 2026, termasuk penyesuaian target produksi dan peningkatan porsi DMO. Pemerintah berharap, dengan proporsi yang lebih besar untuk pasar domestik, risiko kekurangan pasokan bagi PLTU dapat diminimalkan.
Produksi Nasional 733 Juta Ton dan Arah Kebijakan Baru
Produksi batu bara nasional pada 2026 ditargetkan mencapai 733 juta ton, sedikit lebih rendah dibanding realisasi 2025 yang menembus 790 juta ton. Penyesuaian ini merupakan bagian dari strategi pemerintah untuk menyeimbangkan suplai dan permintaan, sekaligus menjaga stabilitas harga di pasar global.
Langkah pengendalian produksi dinilai penting untuk menghindari kelebihan pasokan yang dapat menekan harga batu bara. Selain itu, pemerintah juga ingin memastikan bahwa produksi yang ada benar-benar memberikan nilai tambah bagi perekonomian nasional, baik melalui pemenuhan kebutuhan domestik maupun optimalisasi penerimaan negara.
Dalam beberapa kesempatan, Kementerian ESDM menyebutkan bahwa pengendalian produksi akan dilakukan melalui evaluasi Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) perusahaan tambang. Dengan mekanisme ini, pemerintah memiliki ruang lebih besar untuk mengatur volume produksi sesuai kondisi pasar dan kebutuhan dalam negeri.
Peningkatan DMO dan Dampaknya bagi Industri
Target DMO 247,9 juta ton pada 2026 menunjukkan komitmen pemerintah untuk memperkuat pasokan energi domestik. Angka ini lebih tinggi dibanding realisasi DMO 2025 yang mencapai sekitar 254 juta ton atau 32% dari total produksi, seiring meningkatnya kebutuhan sektor kelistrikan dan industri.
Kebijakan ini diperkirakan akan berdampak langsung pada strategi bisnis perusahaan tambang. Pelaku usaha perlu menyesuaikan rencana penjualan, mengingat porsi batu bara yang harus diserap pasar domestik semakin besar. Di sisi lain, peningkatan DMO juga berpotensi menekan margin, terutama jika harga jual domestik lebih rendah dibanding harga ekspor.
Namun demikian, pemerintah menegaskan bahwa mekanisme penetapan harga DMO akan terus dievaluasi agar tetap memberikan insentif yang wajar bagi produsen. Tujuannya adalah menjaga keberlanjutan usaha pertambangan tanpa mengorbankan kepentingan nasional di sektor energi.
Menjaga Keseimbangan Ekspor dan Pasar Domestik
Meski porsi DMO dinaikkan, pemerintah memastikan bahwa ekspor batu bara tetap menjadi salah satu penopang devisa negara. Dengan target produksi 733 juta ton dan DMO 247,9 juta ton, maka sekitar 485 juta ton masih dapat dialokasikan untuk pasar ekspor.
Pasar utama ekspor batu bara Indonesia meliputi China, India, Jepang, Korea Selatan, dan negara-negara Asia Tenggara. Pemerintah menilai, menjaga stabilitas pasokan ke pasar internasional tetap penting untuk mempertahankan posisi Indonesia sebagai salah satu eksportir batu bara terbesar dunia.
Namun, pemerintah juga mengingatkan bahwa kepentingan domestik harus menjadi prioritas utama. Oleh karena itu, kebijakan DMO akan terus diperkuat, termasuk melalui pengawasan distribusi dan sanksi bagi perusahaan yang tidak memenuhi kewajibannya.
Tantangan dan Prospek Sektor Batu Bara 2026
Memasuki 2026, sektor batu bara Indonesia dihadapkan pada sejumlah tantangan, mulai dari fluktuasi harga global, tekanan transisi energi, hingga tuntutan peningkatan nilai tambah. Kebijakan DMO yang lebih tinggi dan penyesuaian target produksi menjadi bagian dari strategi pemerintah menghadapi dinamika tersebut.
Di sisi lain, peluang tetap terbuka lebar, terutama melalui pengembangan hilirisasi batu bara seperti gasifikasi menjadi dimethyl ether (DME) dan produk turunan lainnya. Pemerintah berharap, langkah ini dapat mengurangi ketergantungan impor energi sekaligus menciptakan nilai tambah di dalam negeri.
Dengan kombinasi kebijakan produksi 733 juta ton dan DMO 247,9 juta ton, pemerintah optimistis sektor batu bara nasional tetap mampu berkontribusi signifikan bagi perekonomian, sambil menjaga ketahanan energi dan keberlanjutan lingkungan.
