JAKARTA - Upaya pemulihan dan penguatan industri manufaktur nasional terus menunjukkan geliat positif. Salah satu sektor yang bersiap mengambil momentum tersebut adalah industri keramik.
Asosiasi Aneka Industri Keramik Indonesia (ASAKI) menyiapkan rencana investasi baru senilai Rp5 triliun pada 2026 sebagai langkah strategis untuk meningkatkan kapasitas produksi sekaligus membuka lapangan kerja baru.
Ketua Umum ASAKI Edy Suyanto menyampaikan bahwa rencana investasi tersebut menjadi bagian dari optimisme pelaku industri terhadap prospek industri keramik nasional dalam beberapa tahun ke depan. Dengan tambahan investasi ini, ASAKI menargetkan utilisasi produksi industri keramik dapat mencapai 80 persen pada 2026, yang akan menjadi capaian tertinggi dalam satu dekade terakhir.
“Lewat rencana investasi ini, industri keramik nasional optimistis dapat mencapai utilisasi produksi hingga 80 persen pada 2026,” kata Edy.
Ia menjelaskan bahwa peningkatan utilisasi tersebut didorong oleh bertambahnya kapasitas terpasang, membaiknya iklim usaha, serta dukungan kebijakan pemerintah yang dinilai semakin kondusif bagi industri dalam negeri. Dari sisi kapasitas, ASAKI memproyeksikan kapasitas terpasang ubin keramik nasional akan terus mengalami kenaikan secara bertahap.
Pada 2026, kapasitas terpasang diperkirakan mencapai 672 juta meter persegi per tahun. Angka tersebut diproyeksikan meningkat menjadi 701 juta meter persegi per tahun pada 2027, dan kembali bertambah hingga menyentuh 720 juta meter persegi per tahun pada 2029. Kenaikan kapasitas ini mencerminkan kesiapan industri dalam merespons peluang pasar domestik yang masih terbuka luas.
Edy yang kembali terpilih sebagai Ketua Umum ASAKI untuk periode 2026–2029 juga menyampaikan bahwa industri keramik nasional berencana melakukan ekspansi kapasitas produksi sebesar 70 juta meter persegi per tahun. Ekspansi tersebut diperkirakan akan menyerap sekitar 3.500 tenaga kerja baru, sehingga memberikan kontribusi langsung terhadap penciptaan lapangan kerja.
Menurut Edy, target ekspansi dan penyerapan tenaga kerja tersebut dinilai realistis dengan mempertimbangkan berbagai faktor pendukung yang ada saat ini. Dukungan kebijakan pemerintah, peningkatan kapasitas terpasang, serta prospek pertumbuhan konsumsi domestik menjadi fondasi utama dalam perhitungan tersebut.
“Target ini realistis dengan catatan dukungan kebijakan pemerintah tetap konsisten dan persoalan struktural industri segera diselesaikan,” ujar Edy.
Lebih lanjut, ia menilai kebangkitan industri keramik nasional tidak terlepas dari serangkaian kebijakan strategis yang telah dan terus dijalankan oleh pemerintah. Beberapa di antaranya adalah penerapan Bea Masuk Antidumping (BMAD) dan safeguard untuk produk keramik, pemberlakuan Standar Nasional Indonesia (SNI) wajib, serta berbagai program yang mendorong sektor properti dan perumahan.
Program pembangunan 3 juta unit rumah, insentif Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah (PPN DTP) untuk sektor properti, penurunan suku bunga perbankan, hingga program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) sebanyak 350.000 unit rumah dinilai memberikan dampak signifikan terhadap peningkatan permintaan keramik di dalam negeri.
“Berbagai kebijakan tersebut diyakini mampu mendongkrak permintaan keramik domestik secara signifikan,” kata Edy.
Meski prospek industri dinilai menjanjikan, ASAKI juga mencatat bahwa tingkat konsumsi keramik per kapita di Indonesia masih relatif rendah jika dibandingkan dengan negara-negara lain di kawasan. Pada 2029, konsumsi keramik nasional diperkirakan baru mencapai 2,5 meter persegi per kapita.
Angka tersebut masih tertinggal dibandingkan China dan Vietnam yang konsumsi keramiknya berada di kisaran 4 meter persegi per kapita. Sementara itu, Malaysia dan Thailand mencatat konsumsi sekitar 3 hingga 3,5 meter persegi per kapita.
“Artinya, ruang ekspansi industri keramik nasional masih sangat besar,” ujar Edy.
Di sisi lain, ia mengakui bahwa industri keramik nasional masih menghadapi sejumlah tantangan yang perlu segera diatasi. Salah satu persoalan utama adalah keterbatasan pasokan gas, yang menjadi komponen penting dalam proses produksi keramik. Selain itu, lonjakan impor keramik juga menjadi perhatian serius asosiasi.
ASAKI mencatat bahwa sepanjang 2025, impor keramik dari India meningkat sebesar 55 persen, Vietnam naik 32 persen, dan Malaysia melonjak hingga 210 persen. Lonjakan tersebut dinilai berpotensi menekan daya saing produk keramik dalam negeri apabila tidak diantisipasi dengan kebijakan yang tepat.
“Kami akan bekerja sama dengan KADI untuk menginisiasi penyelidikan dumping terhadap India pada semester I 2025, serta menelusuri dugaan transhipment produk China melalui Malaysia,” kata Edy.
Selain isu impor, ASAKI juga menyoroti persoalan pasokan bahan baku tanah liat yang terdampak oleh pencabutan izin tambang di Jawa Barat. Kondisi ini dinilai dapat mengganggu kelancaran produksi apabila tidak segera dicarikan solusi. Oleh karena itu, asosiasi mendorong percepatan kebijakan pemindahan pintu masuk impor ke luar Pulau Jawa sebagai salah satu langkah untuk melindungi industri dalam negeri.
Dengan berbagai peluang dan tantangan tersebut, Edy menegaskan pentingnya sinergi yang kuat antara pemerintah dan pelaku industri. Ia optimistis bahwa dengan kolaborasi yang solid, industri keramik nasional tidak hanya mampu bangkit dari tekanan, tetapi juga berkembang menjadi pemain utama di kawasan.
“Dengan sinergi kuat antara pemerintah dan pelaku industri, kami yakin industri keramik nasional tidak hanya bangkit, tetapi juga menjadi pemain utama di kawasan,” kata Edy.